- "Kalau memang aturannya melarang. Ya, mau gimana lagi," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Tempo di Kupang, Jumat, 3 Februari 2012.
Kemendagri menerbitkan surat edaran nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang larangan perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI bagi jabatan struktural dan jabatan politik. Surat itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Menurut Frans, kepala daerah merangkap jabatan sebagai Ketua KONI dan PSSI terjadi di banyak daerah untuk memobilisir sumber daya manusia (SDM) dan mendukung perkembangan olahraga di satu daerah. "Perkembangan olahraga di daerah butuh keterlibatan kepala daerah," katanya.
Walaupun diakuinya di beberapa daerah di Indonesia, olahraga sudah menjadi industri, seperti sepak bola. Namun, hal itu belum bisa diterapkan di daerah ini, karena urus olahraga butuh biaya yang cukup besar. "Sepak bola butuh biaya mahal," katanya.
Kesulitan NTT, katanya, karena tidaknya industri atau sponsor yang mau membiayai kegiatan olahraga sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah atau kepala daerah. Karena itu, perlu juga dipikirkan tentang perkembangan olahraga di daerah ini. "Mana ada industri atau perusahaan yang mau menjadi sponsor di daerah ini," katanya. ***
* Bila ada saran, masukan, kritik atau informasi dan kasus yang ingin diangkat dan ditulis jangan segan-segan layangan email ke- akumemangcoi@yahoo.com. Jangan lupa sertakan no hp. Trims.
Kemendagri menerbitkan surat edaran nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang larangan perangkapan jabatan pada kepengurusan KONI bagi jabatan struktural dan jabatan politik. Surat itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Menurut Frans, kepala daerah merangkap jabatan sebagai Ketua KONI dan PSSI terjadi di banyak daerah untuk memobilisir sumber daya manusia (SDM) dan mendukung perkembangan olahraga di satu daerah. "Perkembangan olahraga di daerah butuh keterlibatan kepala daerah," katanya.
Walaupun diakuinya di beberapa daerah di Indonesia, olahraga sudah menjadi industri, seperti sepak bola. Namun, hal itu belum bisa diterapkan di daerah ini, karena urus olahraga butuh biaya yang cukup besar. "Sepak bola butuh biaya mahal," katanya.
Kesulitan NTT, katanya, karena tidaknya industri atau sponsor yang mau membiayai kegiatan olahraga sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah atau kepala daerah. Karena itu, perlu juga dipikirkan tentang perkembangan olahraga di daerah ini. "Mana ada industri atau perusahaan yang mau menjadi sponsor di daerah ini," katanya. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar