CINTA OLAHRAGA INDONESIA - JAKARTA - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault meminta semua pihak untuk tidak mempolitisir olahraga. Pasalnya, ia merasa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja terus memojokkan dirinya di akhir Kabinet Indonesia Bersatu.
- CINTA OLAHRAGA INDONESIA -
- CINTA OLAHRAGA INDONESIA - ”Olahraga itu jangan dipolitisir. Saya hanya berharap, yang menggantikan saya sebagai menteri pemuda dan olahraga, sudah punya landasan hukum berupa Undang-Undang dan sistem yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut,” papar Adhyaksa Dault, Kamis (8/10), saat berbincang-bincang dengan wartawan untuk menjelaskan mengenai masa depan olahraga nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Adhyaksa Dault juga mengungkapkan bahwa dirinya hanya melaksanakan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004 untuk membenahi dan membangun olahraga nasional.
”Pada waktu itu, pak SBY minta pada saya untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga nasional, karena Presiden menilai ada yang salah dalam sistem pembinaan olahraga nasional,” ujarnya.
Amanah tersebut, lanjutnya, kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) No.3 tahun 2005, dimana dalam undang-undang tersebut antara lain tertuang mengenai kesejahteraan atlet dan juga keharusan membuat sistem pembinaan olahraga nasional. ”Undang-Undang ini merupakan dasar hukum dan masa depan olahraga nasional,” ujarnya.
Sebagai contoh, lanjutnya, Program Atlet Andalan (PAL) adalah solusi agar prestasi olahraga meningkat kembali di multi event SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, yang sebetulnya program ini mengadopsi program yang telah dilaksanakan oleh banyak negara Asia dan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Australia dan negara lainnya. ”Pemerintah negara-negara tersebut, yang menangani langsung pembinaan olahraga nasionalnya. Australia misalnya melalui program Australia Institute of Sport mampu menembus lima besar Olimpiade Beijing,” paparnya.
Ditegaskan Adhyaksa, pemerintah saat ini tidak menginginkan lagi adanya sistem Pelatnas yang hanya berjalan pada saat menghadapi multi event yakni enam bulan sebelumnya. ”Pulang dari SEA Games, atlet dikembalikan lagi ke daerahnya, tanpa diberikan pembinaan yang benar. Mereka dipanggil lagi pada saat menghadapi multi event berikutnya. Ini namanya tiba massa, tiba akal. Kalau di PAL, jenjang pembinaan berlanjut setelah mereka pulang dari SEA Games,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhyaksa juga meluruskan apa yang tidak boleh menurut Olympic Chartered. Intervensi pemerintah yang tidak diperbolehkan yakni apabila mencampuri tugas dan wewenang NOC atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Selama ini, kata Adhyaksa, pihaknya tidak pernah mengintervensi tugas dan fungsi Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
”Kita harus bisa membedakan KOI dan KONI adalah dua badan yang berbeda. KOI tugasnya ke luar yakni mendaftarkan nama atlet yang ikut multi event serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan baru cabang-cabang olahraga. Sedangkan KONI mengkoodinir pembinaan atlet yang dilaksanakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga (PB/PP) untuk kemudian diusulkan dikirim mengikuti multi event,” tuturnya.
Mengenai anggaran pembinaan, ia menyebut pemerintah langsung menyerahkan kepada PB/PP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. ”Anggaran negara hanya diberikan untuk pembinaan atlet serta pengadaan sarana dan prasarana. Dan tidak untuk gaji pengurus,” ujarnya.
Demikian halnya dengan tidak dibenarkannya lagi rangkap jabatan Gubernur sebagai Ketua KONI daerah, sebagaimana diatur dalam UU SKN tahun 2005, Menegpora menjelaskan bahwa hal tersebut untuk menghindari fungsi ganda dari penggunaan anggaran negara. ”Hampir di sebagian besar gubernur, tidak lagi menjadi ketua KONI, misalnya Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Hasilnya mereka bisa mencari biaya untuk pembinaan atletnya,” tuturnya.
Karena itu, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora), Adhyaksa Dault akan memanggil Ketua Umum Rita Subowo dan jajarannya, pada Senin (12/9). Mereka diminta untuk menjelaskan masalah teguran IOC dan Perpres Program Atlet Andalan (PAL) yang diprakarsai Kantor Kemenegpora.
”Saya akan meminta penjelasan secara detail baik mengenai surat IOC maupun Perpres PAL. Jadi, semua persoalan bisa jelas. Terus terang, saya tidak mau lagi ada dusta di antara kita,” tegas Adhyaksa.
Menurut Adhyaksa, KONI Pusat dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Prestasi dan Iptek Olahraga Kemenpora, Tunas Dwiyanto, baru lalu, menyebut PAL sebagai program pembinaan yang cukup bagus. Tetapi, KONI Pusat meminta menangani PAL yang menggunakan high performance programme itu. ”Kalau kantor Kemenegpora yang menangani PAL, saya jamin kita bisa juara umum pada saat kita tuan rumah SEA Games 2011. Tapi, jika dalam pertemuan itu mereka menginginkan mengelola PAL harus ada jaminan prestasi tersebut,” paparnya. (ssko)
- CINTA OLAHRAGA INDONESIA - ***
