Restrukturisasi Prima, KONI Pusat Butuh Ketegasan Menpora

Sumber Asli -- C0I - Kegagalan kontingen Indonesia mempertahankan tradisi emas di Olimpiade London 2012 mendapat perhatian serius dari KONI Pusat. Bahkan, induk organisasi olahraga amatir yang dipimpin Tono Suratman ini sudah mengajukan restrukturisasi kepengurusan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

 

 Sayangnya, usulan tersebut tidak dipenuhi Menpora Andi Alifian Mallarangeng.

"KONI Pusat itu telah mengajukan restrukturisasi Satlak Prima karena kegagalan kontingen Indonesia mempertahankan tradisi emas di London. Tetapi, usulan itu sampai sekarang belum dipenuhi Menpora," kata Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI Pusat Erwin Ricardo Silalahi di sela-sela acara Rapat Koordinasi KONI Pusat bersama seluruh KONI Provinsi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (26/11).

Menurut Erwin, Satlak Prima itu seharusnya di bawah kendali KONI Pusat, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan olahraga nasional, sedangkan pemerintah sendiri hanya bertugas mengawasi pelaksanaan Prima."Soal pengelolaan Prima ini perlu ada ketegasan dari Menpora, sehingga KOI tidak lagi ikut ambil bagian lagi.

Fungsi KOI itu kan sudah jelas, yakni sebagai administrasi atau event organizer (EO) yang menangani pendaftaran dan keberangkatan kontingen Indonesia yang akan berlaga di multievent SEA Games, Asian Games, dan Olimpic Games," kata Erwin.

Dengan diserahkan pengelolaan Prima kepada KONI, lanjut Erwin, fungsi KONI lebih jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum terjadinya pemisahan KONI dan KOI, yakni KONI yang menjadi perpanjangan tangan ke pemerintah dan sebagai pintu terakhir untuk menentukan atlet yang bakal diberangkatkan ke multievent.

Acara yang dihadiri 22 KONI Provinsi dan 18 pengurus induk organisasi olahraga (PP/PB) ini digelar dalam rangka menghadapi acara Rembuk Nasional di Kaltim, 7-9 Desember 2012. "Fungsi KONI dan KOI selama ini semakin tidak jelas setelah lahirnya Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005.

Makanya, kita menggelar Rembuk Nasional untuk memperjelas fungsi KONI," kata Erwin Ricardo, yang juga Ketua Panitia Pelaksana acara yang digelar selama dua hari tersebut. Sebagai contoh, Erwin menyebut KONI hanya mendapat bantuan dana untuk kegiatan saja.

"Bagaimana KONI bisa menciptakan atlet berprestasi kalau pemerintah mengeluarkan anggaran dengan sistem reimburse jika ada kegiatan. Tindakan ini sama saja membonsai fungsi KONI apalagi dengan adanya edaran Mendagri yang melarang pejabat publik menjadi ketua KONI Provinsi," tuturnya.

Dalam acara Rembug Nasional itu, KONI Pusat juga menggelar Award yang akan memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi di Olimpiade. "Pada award pertama ini memang khusus kepada atlet dan pelatih berprestasi di Olimpiade, tetapi *award* selanjutnya akan dikembangkan lagi," kata Ketua KONI Pusat Tono Suratman, yang membuka secara resmi Bantuan Rapat Koordinasi KONI Pusat bersama seluruh KONI provinsi dan anggota.

- ***