Oleh: Gungde Ariwangsa *

Sumber Asli -- C0I - Pilih mana Riau atau Jakarta?
Kalau mau mencari es laksamana mengamuk, lempok durian atau sekalian membelah
durian tentu akan memilih Riau. Namun jika ingin asinan, kerak telor atau buah
kecapi ya pasti memilih Jakarta.
Sayang pilihan ini bukan menyangkut masalah makanan tetapi ini soal penting dan
genting yang memakan uang ratusan miliaran rupiah, mengenai nama baik daerah
dan tentunya juga nama baik bangsa dan negara Indonesia di forum internasional.
Apalagi
kalau bukan soal tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III. Pesta olahraga
antarnegara Islam ini sekarang seperti menggantung setelah tidak ada kepastian
apakah akan tetap dilaksanakan di Riau atau dipindah ke Jakarta. Padahal, waktu pelaksanaan ISG sudah
semakin mendekat, 22 September – 1 Oktober nanti setelah diundur dari waktu
semula, 6-17 Juni.
Semula, ISG
seperti akan aman-aman saja dilaksanakan di Riau setelah Bumi Lancang Kuning
sukses menggelar Pekan Olahrana Nasional
(PON) 2012 dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang
mengikutinya. ISG seperti satu paket dengan pelaksanaan PON. Sudah begitu
delegasi ISSF (Islamic Solidarity Sport Federation) beberapa kali melakukan
kunjungan ke Riau dan menyatakan daerah itu siap menjadi penyelenggara. Keputusan
Presiden (Keppres) No.15 tahun 2012 dikeluarkan untuk menetapkan Riau sebagai tuan
rumah ISG III.
Namun
ketenangan itu tiba-tiba sontak dengan adanya perkembangan mengejutkan di Riau. Kontraktor pembangunan menyegel dua
arena utama karena terbelit utang Rp 200
miliar. Kemudian Gubernur Riau Rusli Zainal yang Ketua Pelaksana ISG ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi. Permasalahan ini mengusik perhatian pemerintah tentang kelayakan Riau
untuk menjadi tuan rumah ISG III.
Menteri
Pemuda dan Olahraga Roy
Suryo semula menetapkan tiga opsi untuk penyelenggaraan ISG. Pertama, tetap di
Riau dengan waktu penyelenggaraan juga tetap. Kedua, tetap di Riau namun waktu
penyelenggaraan ditunda. Ketiga, penyelenggaraan dipindah dari Riau. Dalam
langkah terakhir, Menpora akhirnya mengambil keputusan frontal memindahkan ISG
ke Jakarta.
Seiring dengan itu Menpora bergerak
cepat dengan melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Hasil
pertemuan menghasilkan penegasan Jokowi, Jakarta
siap menjadi tuan rumah ISG. Itu demi menyelamatkan nama bangsa dan negara.
Tentu hal
itu menimbulkan reaksi keras dari Riau. Mulailah Gubernur Riau dan jajaran
pantia ISG Riau melakukan upaya untuk membatalkan rencana Menpora itu. Tetapi
rapat koordinasi bidang di Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat dan juga
kunjungan delegasi Menko Kesra ke Riau belum mampu membuat keputusan. ISG tetap
menggantung di awang-awang. Panitia Riau dan Menpora pun terus tarik ulur.
Sampoai
kapan ketidakpastian akan berlanjut? Pemerintah seharusnya segera mengambil
keputusan yang pasti dengan segala resiko yang harus dihadapi. Tidak
menunda-menunda karena ada nama bangsa dipertaruhkan di sini.
Bisa tetap
di Riau dengan waktu penyelenggaraan ditunda lagi hingga usai SEA Games
Myanmar. Dipindahkan ke Jakarta
juga dengan waktu yang ditunda. Atau alternatif sama-sama senang, Riau dan Jakarta menjadi tuan rumah bersama seperti pelaksanaan SEA
Games 2011 lalu antara Palembang dan Jakarta.
Apa pun
opsi yang akan diambil, langkah Menpora
“mengultimatum” pemindahan ISG itu selayaknya ditanggapi dengan pikiran
positif. Ini bukan untuk kepentingan Riau dan Jakarta
namun memiliki implikasi besar untuk
olahraga Indonesia.
Ultimatum Menpora menjadikan pelajaran, menyelenggarakan kejuaraan atau
multievent olahraga di Tanah Air tidak bisa main-main.
Semua pihak
yang mendapat kepercayaan harus bekerja serius dan bersih sehingga
penyelenggaraan event olahraga itu sudah siap jauh-jauh hari. Pemerintah
dengan dukungan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sudah saatnya membuat
standar pasti tentang pelaksanaan event olahraga di Indonesia.
Misalkan,
untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) tuan rumah sudah siap satu tahun
sebelumnya. Kemudian untuk pelaksanaan SEA Games atau multievent regional
lainnya harus sudah ready dua tahun sebelumnya. Standar ini sudah berlaku dalam
pelaksanaan event internasional seperti Asian Games dan Olimpiade. Dengan
standar ini maka olahraga bukan lagi menjadi permainan yang bisa dimainkan
sekehendak hati. ***
- Penulis adalah Redaktur Olahraga HU Suara Karya. Email: aagwaa@yahoo.com
* Tulisan dimuat di HU Suara Karya, Edisi Selasa, 21 Mei 2013
- ***
- ***

Tidak ada komentar:
Posting Komentar