Api Dalam Sekam Tenis Meja Meledak, PB dan 28 Pengprov PTMSI Serbu Kemenpora - KOI

Perwakilan PB dan Pengprov PTMSI mendatangi Kantor Kemenpora dan KOI mendesak penghormatan pada keputusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap soal organisasi tenis meja Indonesia

COIPers.com: Api dalam sekam yang selama ini dipendam dengan manuver kekuatan kekuasaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan mengabaikan kekuatan hukum tertinggi dalam mengatasi gejolak pada cabang olahraga tenis meja Indonesia akhirnya meledak, Kamis (31/7/2025).

Tidak tanggung-tanggung ledakan api dalam sekam itu menerpa langsung pusat kekuasaan dua lembaga itu setelah jajaran Pengurus Besar (PB) dan 28 perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia menyerbu  Kemenpora dan KOI.

Pasukan gabungan PB dan Pengprov PTMSI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PB PTMSI Peter Layardi Lay tidak hanya sekadar datang dengan meneriakan tuntutan dan membentangkan poster bertuliskan “Kembalikan Posisi PTMSI Sesuai Amanat UU Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, laksanakan Inkrah yang menyatakan organisasi PB PTMSI sebagai satu-satunya organisasi yang sah sesuai keputuhan Mahkamah Agung RI.”  

Namun dua kekuatan itu juga dilengkapi dengan bukti-bukti legitimasi sebagai satu-satunya induk organisasi cabang olahraga tenis meja yang sah di Tanah Air. Bahkan sebelum ke Kemenpora dan KOI, para pengurus PB dan Pengprov itu sudah merapatkan barisan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersamaan dengan pelaksanaan kompetisi Liga Silataruna Mayapada di Mall Baywalk, Pluit, Jakarta Utara.

“Kami hadir di sini sebenarnya ingin bertemu dengan Menpora Pak Dito Ariotedjo setelah surat kami tidak direspon. Kehadiran kami bermaksud baik untuk menyampaikan bukti-bukti legitiminasi PB dan 38 Pengprov PTMSI yang diperkuat surat keputusan kepengurusan 364 Kabupaten dan Kota. Namun saya Pak Menpora tidak ada karena katanya sedang ke NTB,” ujar Peter Layardi kepada para wartawan media televisi, online dan cetak.

Namun akhirnya kedatangan perwakilan PB dan Pengprov PTMSI itu diterima oleh Kepala Biro Humas dan Umum Kemenpora Ferry Hadju. Setelah sempat bertemu selama beberapa menit dan menyerahkan berkas bukti-bukti keabsahan kepengurusan Pengprov dan Pengkab/Pengkot serta keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap tentang pengakuan PB PTMSI sebagai satu-satunya organisasi tenis meja yang sah, akhirnya rombongan PB dan Pengprov PTMSI melanjutkan serbuan ke KOI.

Sayang di lembaga tertinggi olahraga Indonesia untuk urusan luar negeri dan internasional itu perwakilan PB dan Pengprov PTMSI itu hanya bisa menemui receptionist. Dari petugas penerima tamu itu diperoleh keterangan bahwa Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari tidak ada di tempat.

Menurut Peter Layardi, langkah itu terpaksa dilakukan karena akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang meragukan dan mengecilkan eksistensi PB dan Pengprov PTMSI. Selain itu banyak pihak yang sengaja memperkeruh situasi dengan meniupkan adanya dualisme PTMSI. Bahkan ini dimanfaatkan untuk memaksakan pelaksana pertandingan sebagai organisasi organisasi tenis meja. Padahal tidak ada struktur sampai ke daerah-daerah seperti amanat UU dan bersifar top dwon bukan button up.

"Kedatangan kami bersama 28 Pengprov adalah salah satu keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PTMSI seluruh Indonesia untuk meminta penjelasan langsung Menpora Dito dan Ketua KOI Okto (Raja Sapta Oktohari). Sebab berdasar Putusan Inkrah Mahkamah Agung RI jelas-jelas disebutkan PB PTMSI menjadi satu-satunya organisasi tenis meja yang sah di Tanah Air. Kami semua ingin mendapatkan posisi kami yang jelas kepada Menpora dan Ketua KOI," kata Peter Layardi Lay kepada para awak media.

Selain itu para utusan Pengprov itu ingin mempertanyakan sekaligus mendesak Kemenpora dan KOI untuk membubarkan Indonesia Pingpong League (IPL), organisasi yang kembali menjadikan tenis meja kembali  dualisme serta membuat lagi-lagi memunculkan kebingungan atlet dan  mengancam terhadap eksistensi pembinaan tenis meja nasional. Tenis meja yang sudah mulai terang benderang dan bersatu dengan Putusan Inkrah MA, kini kembali dibuat keruh. Pemerintah bukan  membantu dan mendorong menyelesaikan permasalahan dualisme yang berkepanjangan di tubuh tenis meja tapi malah kembali  memperkeruh dengan kebijakkan  blunder membentuk organisasi baru Indonesia Pingpong League (IPL) bersama KOI.

Peter Layardi menegaskan keberadaan IPL yang diusulkan menjadi anggota ITTF (International Table Tennis Federation) telah menimbulkan keresahan di tubuh PB PTMSI, dan seluruh pemangku kepentingan tenis meja Tanah Air.

“Salah satu hal yang membuat kami dan teman-teman risau adalah diusulkannya IPL menjadi anggota ITTF,” ujar Peter. "Tanpa mengumpulkan atau mengajak rembug kita  PB dan Pengprov, mereka hadirkan IPL yang mirip pelaksana pertandingan tapi dijadikan organisasi olahraga. Dan di internasional pingpong itu punya federasi internasional tersendiri di bawah IOC," jelas Peter.

Ia juga menyoroti penyelenggaraan Piala Menpora yang dianggap sebagai turnamen terbuka, namun diwarnai pemanggilan atlet untuk Pelatnas tanpa kejelasan arah program. PB PTMSI mempertanyakan tujuan Pelatnas tersebut, apakah benar-benar disiapkan untuk SEA Games 2025 atau untuk kepentingan seorang oknum.

“Tiba-tiba diadakan panggilan untuk pelatnas tenis meja. Kalau pelatnas kan harus ada tujuan. Apakah ini pelatnas menuju SEA Games? Itu yang kami ingin tahu,” jelasnya.

Peter Layardi menekankan PB PTMSI adalah organisasi sah yang telah diakui Mahkamah Agung, dengan kepengurusan yang tersebar di 38 provinsi dan hampir 364 kabupaten/kota.

“Kami adalah organisasi yang sah secara aturan, organisasi dan juga sudah diuji di pengadilan. Kami membawa SK dari seluruh 38 provinsi,” tegasnya.

Dia  bahkan menyebut langkah Kemenpora sebagai bentuk kesalahan besar yang justru kembali membuka dan memperparah konflik.

“Menurut saya, salah. Blunder itu. Ini adalah upaya untuk menghancurkan tenis meja,” ungkap Peter dengan nada kecewa.

PB PTMSI juga  menyampaikan keresahan tersebut ke KOI/NOC. Tapi sayang niat mereka pun berbuah kecewa karena kembali harus diterima satpam.

"Kita dari Pengprov dan Pengkab/Pengkot dan Pengcab ingin menyampaikan keresahan teman-teman. Apakah NOC ingin membubarkan ini? Mau diapain nih, 38 Pengprov dan 364 pengurus kabupaten/kota, ” katanya.

Meski demikian, Peter menegaskan semua jajarannya  tetap bersikap dihimbau santun dan mengedepankan komunikasi yang baik. Ia tetap berkomitmen penuh menjalankan mandat dari daerah.

“Selama saya menjabat sebagai Ketua Umum dan SK saya masih berlaku, saya tetap lakukan pembinaan. Itu tugas yang diberikan oleh teman-teman Pengprov,” tegasnya.

Kisruh dualisme dalam dunia tenis meja Indonesia kini kembali mencuat ke permukaan. PB PTMSI menegaskan perjuangan ini bukan semata soal kepentingan organisasi, melainkan demi menjaga marwah olahraga nasional dan masa depan para atlet yang selama ini dibina dengan serius. Pemerintah dan pihak terkait pun didesak untuk segera mengambil langkah tegas agar tidak semakin memperkeruh situasi dan menciptakan ketidakpastian dalam pembinaan olahraga di Tanah Air.***

C0I - Berita Anda ingin dimuat di COI*Press atau Media Nasional dan Daerah di Indonesia? Silakan kirim release atau hubungi kami di 087783358784 atau e-mail: aagwaa@yahoo.com. Kami memiliki jaringan kuat dengan media terakreditasi baik cetak, online, radio maupun televisi. ***