- "Sebagai kompetisi yang dicita-citakan menjadi profesional dan bersih, seharusnya Liga Primer Indonesia (LPI) diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya tanpa harus diganggu, apalagi diancam-ancam," ujar anggota komisi yang membidangi pendidikan, pemuda dan olah raga ini di Jakarta, Senin (24/1).
Ia mengatakan sikap PSSI yang berkeras dengan menyatakan LPI sebagai kompetisi ilegal dan harus dilarang, justru semakin menunjukkan arogansi organisasi olah raga tertua di Indonesia tersebut.
"Hal ini juga telah saya nyatakan dengan resmi pada forum rapat kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Andi Mallarangeng, pada hari Rabu (19/1)," ungkap istri Adji Massaid, manager Timnas U-23 ini.
Sebagaimana diberitakan berbagai media, saat ini sedang terjadi perselisihan antara pengelola LPI dengan jajaran Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), karena induk organisasi sepakbola ini menolak keberadaan kompetisi tersebut.
"Sungguh merupakan suatu ironi sebenarnya, di saat bangsa ini dilanda euforia sepak bola berkat penampilan elok tim `Garuda Merah-Putih` pada Piala AFF, kegembiraan itu dirampas oleh arogansi dan politisasi para pengurus sepak bola," tandas mantan Putri Indonesia ini.
Karena itu, ia mengharapkan masalah ini harus dicarikan penyelesaian secepatnya, agar tidak menganggu iklim kerja serta semangat dalam rangka persiapan atlet sepak bola bertarung di berbagai kompetisi tingkat regional
LPI dibentuk oleh pengusaha Arifin Panigoro. LPI diakui beberapa pihak, dihadirkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap PSSI di bawah kepimpinan Nurdin Halid, karena dinilai tidak pernah menghasilkan prestasi secara internasional.
LPI merupakan organisasi sepakbola yang bersifat profesional, karena memiliki dan mengelola anggaran sendiri. "Tetapi anehnya, ini dianggap ilegal oleh PSSI yang mengelola Liga Super Indonesia (LSI), sementara LSI sendiri selama ini anggarannya masih menggunakan APBN dan APBN," ujarnya.
Angelina berpendapat, bisa saja keberadaan LSI yang perlu ditinjau ulang, karena masih menggunakan anggaran negara dan daerah dalam pengelolaannya, padahal diklaim sebagai organisasi profesional.
"Lebih dari itu, sebenarnya akan lebih baik jika PSSI bertindak lebih arif dengan memberikan ruang kepada LPI untuk duduk bersama demi kebangkitan sepak bola nasional," ujarnya.
Selain itu, yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam dunia persepakbolaan tanah air saat ini, ialah, aspek nonprestasi seperti meningkatnya ekonomi kerakyatan.
"Seperti misalnya banyak sekali pedagang yang menjual atribut Indonesia, kemudian meningkatnya nasionalisme, di mana semua bangga dengan menyanyikan lagu `Garuda di Dadaku`," tuturnya.
Baginya, aspek nonprestasi inilah yang sebenarnya merupakan komponen pendukung utama yang dapat membangkitkan gairah sepak bola tanah air. Karena itu, ia menyarankan, Pemerintah harus serius memfasilitasi kekisruhan yang ada di dunia sepak bola Indonesia.
"Sebab, sepak bola tidak hanya bisa diukur dari aspek prestasi saja, tetapi dari aspek nonprestasinya, yang juga harus diperhitungkan, sehingga memang sepak bola perlu lebih diperhatikan saat ini," tandasnya lagi***
Ia mengatakan sikap PSSI yang berkeras dengan menyatakan LPI sebagai kompetisi ilegal dan harus dilarang, justru semakin menunjukkan arogansi organisasi olah raga tertua di Indonesia tersebut.
"Hal ini juga telah saya nyatakan dengan resmi pada forum rapat kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Andi Mallarangeng, pada hari Rabu (19/1)," ungkap istri Adji Massaid, manager Timnas U-23 ini.
Sebagaimana diberitakan berbagai media, saat ini sedang terjadi perselisihan antara pengelola LPI dengan jajaran Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), karena induk organisasi sepakbola ini menolak keberadaan kompetisi tersebut.
"Sungguh merupakan suatu ironi sebenarnya, di saat bangsa ini dilanda euforia sepak bola berkat penampilan elok tim `Garuda Merah-Putih` pada Piala AFF, kegembiraan itu dirampas oleh arogansi dan politisasi para pengurus sepak bola," tandas mantan Putri Indonesia ini.
Karena itu, ia mengharapkan masalah ini harus dicarikan penyelesaian secepatnya, agar tidak menganggu iklim kerja serta semangat dalam rangka persiapan atlet sepak bola bertarung di berbagai kompetisi tingkat regional
LPI dibentuk oleh pengusaha Arifin Panigoro. LPI diakui beberapa pihak, dihadirkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap PSSI di bawah kepimpinan Nurdin Halid, karena dinilai tidak pernah menghasilkan prestasi secara internasional.
LPI merupakan organisasi sepakbola yang bersifat profesional, karena memiliki dan mengelola anggaran sendiri. "Tetapi anehnya, ini dianggap ilegal oleh PSSI yang mengelola Liga Super Indonesia (LSI), sementara LSI sendiri selama ini anggarannya masih menggunakan APBN dan APBN," ujarnya.
Angelina berpendapat, bisa saja keberadaan LSI yang perlu ditinjau ulang, karena masih menggunakan anggaran negara dan daerah dalam pengelolaannya, padahal diklaim sebagai organisasi profesional.
"Lebih dari itu, sebenarnya akan lebih baik jika PSSI bertindak lebih arif dengan memberikan ruang kepada LPI untuk duduk bersama demi kebangkitan sepak bola nasional," ujarnya.
Selain itu, yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam dunia persepakbolaan tanah air saat ini, ialah, aspek nonprestasi seperti meningkatnya ekonomi kerakyatan.
"Seperti misalnya banyak sekali pedagang yang menjual atribut Indonesia, kemudian meningkatnya nasionalisme, di mana semua bangga dengan menyanyikan lagu `Garuda di Dadaku`," tuturnya.
Baginya, aspek nonprestasi inilah yang sebenarnya merupakan komponen pendukung utama yang dapat membangkitkan gairah sepak bola tanah air. Karena itu, ia menyarankan, Pemerintah harus serius memfasilitasi kekisruhan yang ada di dunia sepak bola Indonesia.
"Sebab, sepak bola tidak hanya bisa diukur dari aspek prestasi saja, tetapi dari aspek nonprestasinya, yang juga harus diperhitungkan, sehingga memang sepak bola perlu lebih diperhatikan saat ini," tandasnya lagi***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar