KPK Perlu Periksa GBK, Pengelolaan Pendapatan Sewa Tidak Transparan

Sumber Asli -- C0I - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan fungsi komplek gelanggang olahraga (Gelora) Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta sebagai aset negara yang mendukung prestasi olahragawan-olahragawan Indonesia, seperti tujuan awalnya yang diinginkan oleh pendirinya Presiden pertama Ir Soekarno. Ironis, di tengah keterpurukan prestasi olahraga kita saat ini, keberadaan GBK tidak mendukung proses pembinaan prestasi atlet.

 

 Sebab, tarif sewa berbagai sarana dan prasarana olahraga di GBK terlalu mahal, sehingga memberatkan para pengurus induk organisasi yang akan melakukan berbagai kegiatan pembinaan prestasi atletnya. Tingginya tarif sewa fasilitas latihan menjadi kendala serius, dan tentu saja berdampak pada pencapaian prestasi para atlet.

"Badan Pengelola GBK terlalu komersil, sewa untuk latihan para atlet pelatnas dan pelatda DKI di GBK sangat mahal. Hal ini berarti sudah melenceng dari fungsi awalnya. GBK dibuat oleh Presiden Soekarno untuk menjadi pusat kegiatan olahraga yang menunjang pencapaian prestasi," ujar Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Panahan Indonesia (Pengprov Perpani) DKI Jakarta, Didi Oerif Affandi, Minggu (11/11).

Menurut Didi, Badan Pengelola GBK mengelola aset negara yang nilai sewanya sangat besar. Namun ia mendengar informasi bahwa hanya 20 persen saja pendapatan sewa dari berbagai fasilitas yang ada di sana disetor ke negara, Sekretaris Negara (Sekneg). Sedangkan 80 persennya dari ratusan miliar per tahun-nya tidak transparan pengelolaannya.

"Sejak pengelolaan pindah dari yayasan ke badan pengelola, komplek GBK dikelola secara komersil. Tidak lagi peduli terhadap pembinaan prestasi olahraga kita. Pantaslah jika prestasi Indonesia terpuruk. Bahkan, saya mendengar untuk kegiatan Ulang Tahun KONI Pusat tidak bisa menggunakan fasilitas di GBK karena untuk kegiatan sebuah bank nasional. Jadi kegiatan olahraga dikalahkan oleh kepentingan bisnis," kata Didi Oerif Affandi. Ia mengusulkan agar pengelolaan GBK diserahkan kepada Kantor Kementeriaan Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saja.

Mantan petenis meja nasional, Anton Suseno juga prihatin terhadap melencengnya visi dan misi pengelolaan komplek Gelola Bung Karno yang mengedepankan pendapatan uang, dan mengkesampingkan pembinaan olahraga.

"Seharusnya Pengelola GBK tetap menomorsatukan kegiatan pembinaan prestasi olahraga. Sewa untuk kegiatan pembinaan prestasi atlet semurah mungkin, kalau perlu gratis, disubsidi oleh hasil royalti dari kerja sama pengelola mal, apartemen, gedung perkantoran, hotel dan lain-lain yang nilainya ratusan miliar per tahunnya," kata Anton Suseno.

Anggota Komisi X DPR-RI yang membidangi olahraga, Ferdiansyah meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi pengelolaan Gelora Bung Karno, memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan olahraga nasional. "Kami setuju agar GBK lebih memperhatikan pembinaan atlet. Sewa untuk berbagai kegiatan olahraga yang menunjang pencapaian prestasi harus murah," kata Ferdiansyah.

- ***